BREBES – Penataan wajah kota bukan sekadar menghadirkan lingkungan yang indah dipandang, tetapi juga memastikan setiap pembangunan infrastruktur berjalan tertib, aman, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Semangat tersebut menjadi perhatian serius Bupati Brebes, Hj. Paramitha Widya Kusuma, S.E., M.M., dalam Rapat Pembahasan Penertiban Kabel Fiber Optic (FO) yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 5, Gedung Kantor Pemerintahan Terpadu (KPT) Kabupaten Brebes, Senin (2/11/2026).
Dalam arahannya, Bupati Paramitha menegaskan bahwa penertiban jaringan kabel fiber optik harus segera direalisasikan. Pasalnya, langkah penataan tersebut bukanlah wacana baru, melainkan telah direncanakan sejak tahun 2025. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret, koordinasi yang kuat, serta komitmen bersama agar rencana yang telah disusun tidak kembali tertunda.
Paramitha menilai, keberadaan jaringan kabel telekomunikasi yang terus berkembang perlu diimbangi dengan kepatuhan terhadap regulasi dan tanggung jawab dalam pemanfaatan ruang publik. Perkembangan teknologi digital memang menjadi kebutuhan masyarakat, namun penyediaan infrastruktur pendukungnya tetap harus memperhatikan aspek ketertiban, keselamatan, estetika lingkungan, serta kepentingan daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, masih terdapat sejumlah penyedia jasa layanan internet atau provider yang dinilai belum sepenuhnya mematuhi ketentuan peraturan daerah. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah, terutama berkaitan dengan pemanfaatan fasilitas dan ruang publik yang semestinya dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.
Selain persoalan penataan infrastruktur, Bupati Paramitha juga menyoroti kontribusi para penyedia layanan jaringan terhadap pendapatan daerah. Ia menilai masih terdapat penyedia layanan yang belum memberikan kontribusi sebagaimana mestinya melalui kewajiban pajak maupun retribusi daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Hal ini dipandang sebagai persoalan penting yang perlu segera ditindaklanjuti. Sebab, setiap aktivitas usaha yang memanfaatkan potensi dan fasilitas daerah semestinya berjalan beriringan dengan tanggung jawab untuk mendukung pembangunan daerah.
Bupati Paramitha menekankan bahwa pemerintah daerah pada prinsipnya mendukung investasi, kemajuan teknologi, dan perluasan akses internet bagi masyarakat. Namun, dukungan tersebut harus disertai kepatuhan terhadap regulasi agar tercipta iklim usaha yang sehat, tertib, dan berkeadilan.
Penertiban kabel fiber optik juga diharapkan menjadi momentum untuk membangun tata kelola infrastruktur telekomunikasi yang lebih baik. Bukan semata-mata melakukan penindakan, tetapi menghadirkan sistem penataan yang jelas, terukur, dan berkelanjutan melalui sinergi antara pemerintah daerah dan para penyedia layanan.
Dengan demikian, kebutuhan masyarakat terhadap akses komunikasi dan internet yang semakin tinggi tetap dapat terpenuhi tanpa mengesampingkan keselamatan, kenyamanan, serta keindahan lingkungan.
Melalui rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten Brebes mendorong adanya langkah tindak lanjut yang nyata dalam penertiban kabel FO, termasuk penguatan koordinasi antarperangkat daerah, pendataan infrastruktur jaringan, serta evaluasi kepatuhan para penyedia layanan terhadap ketentuan yang berlaku.
Penataan kabel fiber optik bukan sekadar merapikan jaringan yang membentang di ruang publik, melainkan bagian dari upaya membangun Brebes yang lebih tertib, nyaman, dan berwibawa.
Dengan komitmen tersebut, Pemerintah Kabupaten Brebes di bawah kepemimpinan Bupati Paramitha berharap pertumbuhan infrastruktur digital dapat berjalan selaras dengan kepentingan masyarakat, kepastian hukum, dan peningkatan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Sebab, kemajuan sebuah daerah tidak hanya diukur dari seberapa cepat teknologi berkembang, tetapi juga dari seberapa baik kemajuan itu dikelola demi kepentingan bersama.
