JAKARTA – Pengusutan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru. Presiden memberhentikan Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan, Rabu (4/11/2026), sehari setelah polisi menetapkannya sebagai tersangka bersama dua perwira tinggi Polri. Reuters melaporkan pemberhentian tersebut berdasarkan keterangan pihak kepresidenan.
Dua tersangka lainnya ialah Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso. Penetapan ketiganya diumumkan Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Perkara ini menjangkau lebih luas daripada dugaan penyadapan terhadap kepala negara. Menurut keterangan kepolisian, nomor telepon pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha juga diduga menjadi sasaran. Aktivitas tersebut disebut berlangsung sejak 2025 hingga Oktober 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam penjelasannya, Asep menyebut sejumlah nomor dimasukkan ke dalam sistem penyadapan Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui verifikasi. Penyadapan itu diduga dilakukan tanpa dasar proses penyelidikan maupun penyidikan sebagaimana prosedur yang berlaku.
Penyidikan juga mencakup dugaan penghapusan data elektronik dan akses ilegal. ANTARA melaporkan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa saksi serta menyita barang bukti. Ketiga tersangka kemudian ditahan di Rumah Tahanan Mabes Polri.
Di tengah pengusutan tersebut, motif penyadapan masih belum dipastikan pemerintah. Reuters juga menyatakan belum berhasil memperoleh tanggapan langsung dari ketiga tersangka maupun pengacara mereka dalam laporan yang diterbitkan pada 4 November 2026.
Irwasum Polri Komjen Asep Edi Suheri menyatakan pengawasan terhadap pemeriksaan dilakukan agar penanganan perkara berjalan profesional dan proporsional. Penyidikan masih berlangsung; dugaan keterlibatan serta pertanggungjawaban masing-masing tersangka harus dibuktikan melalui proses hukum.
