Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea meninjau PT Tah Sung Hung, salah satu perusahaan yang menerima buruh terdampak PHK untuk dipekerjakan, di Brebes, Jawa Tengah, pada Rabu, 19 Maret 2025. DOK. POLRI
Sedang fokus memasang helai demi helai bulu mata palsu, Wahyunan dikejutkan dengan suara petugas keamanan di tempatnya bekerja. “Pabrik disegel, pailit. Semua keluar!” perintah satpam kepada ratusan pegawai yang sedang bekerja di pabrik pembuatan bulu mata palsu di Garut, Jawa Barat. Siang itu, Jumat, 28 Februari 2025, menjadi hari terakhir Wahyunan bekerja.
Tiada pemberitahuan, pria 50 tahun itu hanya bisa bengong memikirkan pengabdian selama 20 tahun bekerja sirna begitu saja. Sedih dan marah, namun tak bisa berbuat apa-apa. “Ngadadak pisan (begitu mendadak),” kata Wahyunan dengan logat Sunda yang kental. Selama lima bulan terakhir, dia bekerja serabutan demi memenuhi kebutuhan keluarga.
Kemudian datang kabar gembira. Wahyunan yang bergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) mendapatkan panggilan untuk bekerja di PT Tah Sung Hung. Tak menyia-nyiakan kesempatan, dia langsung menerima panggilan kerja tersebut. “Saya senang sekali. Karena kalau sudah tua sulit untuk mendapatkan pekerjaan lagi dengan melamar kerja sendiri,” kata Wahyunan di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 29 Juli 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hari itu, Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo melepas 1.575 buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk kembali bekerja di tempat baru. Mereka akan bekerja di PT Gold Emperor Indonesia (Brebes), PT Long Rich Indonesia (Cirebon), PT Indonesia Dreamers Sports (Cirebon), dan PT Tah Shung Hung (Brebes). “Polri terpanggil untuk menjadi problem solver. Tidak sekadar menghadapi teman-teman serikat buruh saat turun ke lapangan dalam bentuk aksi demonstrasi, tetapi bergerak di hulu bagaimana mencarikan solusi atas permasalahan yang ada,” kata Kapolri.
Banyaknya buruh yang terkena PHK membuat Kapolri berinisiatif membentuk Desk Ketenagakerjaan. Tugasnya, menjadi penengah atas permasalahan industrial yang terjadi antara perusahaan dan buruh, sekaligus membangun komunikasi dengan berbagai perusahaan, sehingga muncul lapangan pekerjaan baru.
Kapolri berharap para buruh yang mendapatkan kesempatan bekerja mampu menunjukkan kinerja terbaik. “Tunjukkan semangat kalian kepada kita semua. Tunjukkan bahwa buruh Indonesia mampu bersaing, sehingga investor yakin dan percaya bahwa Indonesia adalah tempat investasi yang sangat menguntungkan,” katanya.
Kepada perusahaan, Kapolri berpesan agar menjadikan buruh sebagai aset dan bagian dari keluarga besar perusahaan. Dengan begitu, dia meyakini para buruh akan bekerja lebih produktif.
Wakil Kepala Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengatakan, data Badan Pusat Statistik menunjukkan, hingga Februari 2025 jumlah pengangguran di Indonesia sebanyak 7,28 juta orang. “Bapak Kapolri memiliki networking yang cukup dekat dengan organisasi buruh,” katanya. Organisasi buruh tersebut, Dedi melanjutkan, mengeluhkan kondisi perekonomian dan PHK yang berpotensi mengganggu situasi keamanan dan ketertiban secara umum.
Desk Ketenagakerjaan Polri yang digagas oleh Kapolri Jenderal Sigit, Dedi mengatakan, menjadi wadah untuk menyelesaikan persoalan hubungan industrial dan ketenagakerjaan. “Desk ketenagakerjaan itu juga mempersiapkan lapangan pekerjaan baru,” katanya.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC KSPSI) Kabupaten Garut, Andri Hidayatullah, mengatakan Desk Ketenagakerjaan Polri menyalurkan para buruh korban PHK yang bekerja sama dengan SPSI. “Dari situ SPSI sering berkomunikasi dan pada akhirnya Polri mengadakan program untuk penyaluran tenaga kerja yang terkena PHK. Alhamdulillah, ini sangat membantu kawan-kawan di berbagai daerah,” ujarnya.
Seluruh proses penyaluran kerja bagi anggota yang terdampak PHK diurus oleh serikat. Data mereka kemudian diserahkan ke Desk Ketenagakerjaan Polri untuk diverifikasi dan menyesuaikan lowongan yang ada dengan keterampilannya. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Polri,” kata Andri.
Mitigasi Buruh Korban PHK
● 20 Januari 2025, Polri meluncurkan Desk Ketenagakerjaan Polri dengan dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli.
● Desk Ketenagakerjaan Polri dibentuk di tingkat Mabes hingga Polda jajaran sebagai wadah penyelesaian persoalan hubungan industrial dan ketenagakerjaan, sekaligus memberikan pelindungan bagi para pekerja.
● Optimasi Desk Ketenagakerjaan melalui peningkatan kapasitas lewat pelatihan terhadap 2.671 penyidik bidang ketenagakerjaan.
● 12 Juni 2025, Polri bekerja sama dengan serikat buruh memfasilitasi 700 buruh terdampak PHK untuk bekerja di PT. Tah Shung Hung Brebes dan PT. Indonesia Dreamers Sport Cirebon.
● 29 Juli 2025, Polri memfasilitasi 1.575 buruh korban PHK maupun angkatan kerja baru untuk bekerja sebagai pegawai tetap di PT. Tah Shung Hung Brebes, PT. Indonesia, Dreamers Sport, PT. Long Rich Indonesia, dan PT. Gold Emperor Indonesia.
● Akhir Desember 2025, target jumlah pekerja yang akan diserap sekitar 12 ribu orang.
● 10 Juli 2025, Polri menerima penghargaan dari International Trade Union Confederation-Asia Pacific (ITUC AP) sebagai pengakuan atas kontribusi Polri dalam menciptakan ruang demokrasi bagi perjuangan buruh, membentuk Desk Ketenagakerjaan pertama di dunia; dan menyalurkan buruh terdampak PHK untuk kembali bekerja.
